REKRUTMEN CPNS 2018 (INFO KUOTA DAN PERSYARATAN)

 Bagi masyarakat yang tidak lulus seleksi CPNS 2017 tidak perlu patah semangat. Sebab tahun 2018 pemerintah menjadwalkan rekrutmen CPNS baru, khusus untuk pemerintah daerah. Namun sampai saat ini jumlah kuotanya belum ditetapkan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, pengangkatan CPNS pemda 2018 sampai sekarang masih proses penyusunan kriteria-kriteria penerimaan. Kemudian juga masih menghitung kebutuhan dari masing-masing pemda.

’’Usulan kebutuhan CPNS baru dari pemda juga perlu divalidasi,’’ jelasnya.

Usulan dari Pemda itu diajukan ke Kementerian PAN-RB melalui aplikasi e-formasi. Dia menjelaskan, rekrutmen CPNS baru terkait dengan regulasi struktur organisasi di PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebelumnya Menteri PAN-RB Asman Abnur di Makassar mengatakan rektutmen CPNS tahun 2018 baru digelar setelah rangkaian seleksi CPNS baru 2017 rampung. Dia mengatakan salah satu syarat pemda mendapatkan alokasi CPNS baru adalah, belanja pegawai di APBD tidak lebih dari 50 persen.

Dia ingin seleksi CPNS pemda bisa digelar secepatnya. Sebab ada posisi strategis yang benar-benar kekurangan PNS. ’’Contohnya ingin mewujudkan ketahanan pangan, tetapi PNS penyuluh pertaniannya tidak ada,’’ jelasnya.

NIP CPNS 2017 KELUAR DESEMBER
Rangkaian rekrutmen CPNS baru 2017 ditarget beres tahun ini juga. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadwalkan pengurusan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) keluar per 1 Desember 2017. Sehingga tahun depan sudah tidak disibukkan dengan urusan pemberkasan.

Laporan BKN menyebutkan, rekrutmen CPNS untuk periode pertama yakni Mahkamah Agung dan Kemenkum HAM sudah selesai. Kemudian untuk rekrutmen CPNS periode kedua, yang terdiri dari 60 instansi pusat dan Pemprov Kalimantan Utara, belum beres.

’’Mayoritas sudah mengumumkan seleksi kompetensi dasar (SKD, red),’’ kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta, Rabu (15/11).

BKN mencatat saat ini tinggal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemprov Kalimantan Utara yang belum mengumumkan SKD. BKN terus mendorong supaya kedua instansi itu segera mengumumkan kelulusan SKD. Kemudian beranjak pada tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Setelah digelar SKB, maka bisa ditetapkan nama pelamar yang lolos seleksi CPNS baru.

Ridwan menjelaskan, sebelum hasil akhir rekrutmen CPNS diumumkan, terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi nilai dengan formula di Kementerian PAN-RB. Kementerian yang dipimpin Asman Abnur itu menetapkan bobot penilaian akhir adalah 40 persen skor SKD dan 60 persen skor SKB. 

Dia mengatakan, BKN berharap seluruh rangkaian seleksi CPNS bisa secepatnya diselesaikan. Sebab BKN sudah menetapkan tanggal mulai tugas (TMT) CPNS baru hasil rekrutmen tahun ini terhitung per 1 Desember 2017. Urusan pemberkasan untuk penerbitan NIP CPNS baru, tidak hanya terkonsentrasi di kantor BKN Pusat di Jakarta. Tetapi juga diproses melalui kantor perwakilan BKN di daerah.

KEMENDIKBUD AJUKAN 250.000 GURU HONORER JADI PNS
Ada sebanyak 250.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2018.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad menyatakan bahwa guru honorer yang memenuhi syarat itu adalah lulusan sarjana. 

"Jadi yang memenuhi syarat sebanyak 250.000-an. Guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana," kata Hamid Muhammad di Jakarta, Senin (20/11/2017). 

Hamid menjelaskan, batas usianya hanya 33 tahun karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

Selain itu, Hamid mengungkapkan bahwa distribusi guru juga tidak merata karena masih banyak guru yang terpusat di perkotaan, sehingga perlu dilakukan redistribusi guru.

"Jumlah 250.000 itu, maksimal bisa kita ajukan tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan," ungkapnya. 

Kemendikbud, kata dia, juga berupaya memaksimalkan Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurutnya, kelebihan guru yang muncul dari Rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru. 

"Sebelumnya untuk SD 20 sampai 28 murid, maka yang selanjutnya siswa 1 SD minimal 120 siswa. Sedangkan SMP 32 siswa. Ini akan kami terapkan Januari 2018 nanti," terang dia.

Ia juga menegaskan, mulai Januari 2018, pihaknya akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG) apabila dalam satu sekolah kelebihan jumlah guru. Tunjangan guru tidak akan dibayar jika di sekolah itu ada kelebihan guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah.

"Misalnya di sekolah itu kebutuhan guru matematikanya dua, tapi yang ada empat orang guru, maka kami tidak akan membayar tunjangannya," kata Hamid. 

KUOTA CPNS 2018
Perihal tersebut, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengaku pihaknya tengah melakukan perhitungan. Dia bilang, penerimaan CPNS tahun 2018 yang pasti bersifat pertumbuhan minus.

"Sedang dihitung," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (16/11/2017).

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan, jumlah PNS yang pensiun untuk tahun 2016-2017 sekitar 250 ribu orang. Dengan pensiun itu, maka PNS tersisa sekitar 4,3 juta orang.

"Saat ini tinggal 4,3 jutaan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, formasi CPNS yang akan dibuka sekitar 50 persen dari PNS yang pensiun.

"Sesuai kebutuhan kan yang pensiun sekitar 220 ribu total daerah dan pusat. Kita tidak menerima sebesar pensiun, tapi kita hanya menerima 50 persen dari jumlah yang pensiun atau lebih dikit. Tapi tetap mengacu pertumbuhan minus," jelas dia.

Perihal pembukaan seleksi ini menjadi tanda pencabutan moratorium CPNS, Asman hanya mengatakan, moratorium bukanlah hal yang permanen.

"Sebenarnya moratorium tidak secara permanen diberlakukan, karena pensiun tiap tahun enggak bisa disetop setiap kementerian lembaga (KL) ditotal sekitar 100 ribu per tahun. Tapi tahun kemarin diakumulasi dan tahun ini sekitar 220 ribu orang. Maka kita akan melakukan tetap berpedoman pada sistem minus growth sekitar 50-60 persen dari jumlah pensiun," jelas dia.

Dia menuturkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran anggaran seleksi CPNS ini. Sejalan dengan itu, pihaknya juga menunggu usulan dari KL maupun dari pemerintah daerah.

"Ini lagi kita hitung kan yang pensiun sekitar 220 ribu lagi. Kita hitung kemampuan keuangan, masing-masing usulan kementerian, masing-masing usulan pemerintah daerah. Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas baru ketemu angkanya. Kita berharap enggak lebih jumlah pensiun," tukas dia.

SYARAT PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (PAN-RB) akan kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) pada 2018. Pembukaan lowongan CPNS ini meliputi formasi pegawai di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, untuk penerimaan CPNS 2018 masih dalam proses, khususnya formasi di lingkungan pemerintah daerah.

"Dapat kami informasikan bahwa saat ini masih dalam proses, termasuk menyusun kriterianya (kriteria layak atau tidaknya untuk mendapatkan formasi)," kata Herman di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Jadi terkait syarat penerimaan CPNS Tahun 2018 harus menunggu pengumuman resmi dari KempanRB melalui laman website menpan atau laman BKN.  Herman menambahkan, Kementerian PAN-RB sedang melakukan penghitungan kebutuhan formasi CPNS di masing-masing daerah.

"Kami juga tengah melakukan validasi data yang telah disampaikan oleh tiap-tiap pemerintah daerah melalui e-formasi sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah pasca diberlakukannya PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah secara nasional akan dibuka 2018.

"Tahun depan kita buka, tahun 2018, untuk daerah, per kabupaten dan provinsi," kata Asman.

Penerimaan CPNS tahun 2018, kata dia, akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

"Jangan bidang pertanian misalnya yang ingin kita kembangkan, tetapi tidak punya pegawai di bidang pertanian," tuturnya.

Mengenai total penerimaan Asman menuturkan akan melakukan penghitungan berdasarkan jumlah pensiunan yang mencapai 220.000 pegawai. "Sesuai kebutuhan kan yang pensiun sekitar 220.000 total daerah dan pusat. Kita tidak menerima sebesar pensiun itu, tapi kita hanya menerima 50-60% dari jumlah yang pensiun," jelasnya.

Terkait persiapan penerimaan CPNS tahun 2018 ini dikatakan Asman sedang melakukan penghitungan kemampuan keuangan serta masukan dari setiap kementerian, lembaga, dan pemda mengenai bidang-bidang yang diprioritaskan untuk diisi.

"Ini lagi kita hitung, kan yang pensiun sekitar 220.000 lagi kita hitung kemampuan keuangan, masing-masing usulan kementerian, masing-masing usulan Pemda. Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas untuk diisi," jelasnya.

TAHUN 2018 PEMPROV JATIM BERENVANA BUKA LOWONGAN 300 FORMASI CPNS

Pemerintah Provinsi Jatim memastikan akan membuka lowongan CPNS pada tahun 2018 mendatang. Sekda Provinsi Jatim, Ahmad Sukardi memprediksi tahun 2018 Jatim akan mendapat formasi CPNS sekitar 300.
Selain IT dan akuntansi keuangan, tenaga medis dan dokter hingga tenaga di bidang lain juga bakal dibuka formasinya.

"Kebutuhan ideal PNS baru dari semua bidang di kami adalah 5.000. Tentu tak bisa kebutuhan ini dipenuhi sekaligus. Pasti bertahap," kata Sukardi, Minggu (19/11/2017).

Rekrutmen akan digelar karena sejumlah pos dan bidang kerja saat ini mendesak untuk diisi tenaga terampil baru.

Hingga pengujung tahun 2017 ini, Pemprov Jatim masih terikat moratorium rekrutmen CPNS di lingkungan kantor pemerintah ini.

Karenanya, beberapa tahun ini tak ada lowongan CPNS untuk lingkungan Pemda.

Saat ini, Pemprov Jatim masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Saat ini total PNS di kantor Pemprov Jatim sebanyak 19.000-an orang. Dengan jumlah kantor yang membawahi 38 kabupaten kota idealnya harus ada 30.000 PNS.

Jumlah itu belum termasuk jumlah guru PNS yang saat ini jumlahnya sebanyak 35.000.

Tahun depan, kebutuhan guru juga diperlukan.

"Setiap tahun ada paling sedikit 60 PNS yang pensiun. Mereka harus diisi kembali tenaga yang lebih terampil dan fresh. Selain tuntutan era dan kebutuhan," kata Sukardi.